Ada Apa Dengan Pemerintahan Mahasiswa?
Konon, berlakunya sistem Pemerintahan Mahasiswa dengan sebutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Islam Negeri (UIN) SGD (IAIN d/h) teritung sejak tahun 2000. Yakni masa peralihan dari DEMA (Dewan Mahasiswa) ke BEM, yang di ketuai oleh Asep Ahmad Sahid sebagai Pesma (Presiden Mahasiswa) KBM IAIN SGD BDG (2000-2001) (Suaka). Pendek kata, semenjak itulah Student Goodgoverment memakai BEM.
Bila merunut masa bakti Presma yang dapat menyelesaikan amanahnya hingga berakhir kepengurusannya, terhitung dari tahun 2001-sekarang. Ternyata, kepemimpinan H Dindin Jamaluddin (2003-2004) yang dapat menyelesaikan satu periode. Meskipun, menyimpan sederetan keganjilan berkenaan dengan dana mahasiswa (lihat LPJ BEM KBM IAIN periode 2003-2004).
Adalah Masmuni Mahatma, Presma (2001-2002) harus rela melepaskan roda kepemimpinannya dan berakhir di Sidang Istimewa. Pasalnya, telah melanggar ketentuan AD/ART KBM IAIN. Dengan demikian, terbentuklah PJS (Pejabat Sementara) guna mengayomi struktur Kepemimpinan .
Dian Nugraha, Presma (2004-2005) pun mengalami hal yang sama. Alih-alih mencemarkan nama baik dan melanggar konsitusi, Presma seribu mahasiswa harus melepaskan jabatanya, sebelum akhir kepengurunannya. Singkat kata, PJS pun menjadi obat mujarab pemerintahan kaum pelajar.
Lagi, Acep Komarudin, Presma (2005-2006) pun tak jauh berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Bahkan Dewan Perwakilan Mahasiswa (MPM-DPM) mengeluarkan memorandum terkait dengan masalah Ta'aruf. Hingga terbentuknya PJS.
Tak mau diam, BEM pun mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pembubaran DPM, MPM dan Partai Mahasiswa. Lantas, pentingkah pemerintahan mahasiswea itu?
Di sadari atau tidak, Periden Mahasisma menjadi keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi dalam satu lembaga. Apalagi kepemimpinan itu, dapat mengayomi segala bentuk aspirasi mahasiawa. Bukan malah, sekaligus merayakan perbuatan lalim antar Legislatif (DPM,MPM) dan Eksekutif (BEM).
Namun, bila setiap kepengurusan hanya mementingkan pribadi dan golongan tertentu, maka tak layak lagi kepemimpinan berada di tangan Presma. Entahlah [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok PusInfoKomp, 18/12;15.35 wib
Bila merunut masa bakti Presma yang dapat menyelesaikan amanahnya hingga berakhir kepengurusannya, terhitung dari tahun 2001-sekarang. Ternyata, kepemimpinan H Dindin Jamaluddin (2003-2004) yang dapat menyelesaikan satu periode. Meskipun, menyimpan sederetan keganjilan berkenaan dengan dana mahasiswa (lihat LPJ BEM KBM IAIN periode 2003-2004).
Adalah Masmuni Mahatma, Presma (2001-2002) harus rela melepaskan roda kepemimpinannya dan berakhir di Sidang Istimewa. Pasalnya, telah melanggar ketentuan AD/ART KBM IAIN. Dengan demikian, terbentuklah PJS (Pejabat Sementara) guna mengayomi struktur Kepemimpinan .
Dian Nugraha, Presma (2004-2005) pun mengalami hal yang sama. Alih-alih mencemarkan nama baik dan melanggar konsitusi, Presma seribu mahasiswa harus melepaskan jabatanya, sebelum akhir kepengurunannya. Singkat kata, PJS pun menjadi obat mujarab pemerintahan kaum pelajar.
Lagi, Acep Komarudin, Presma (2005-2006) pun tak jauh berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Bahkan Dewan Perwakilan Mahasiswa (MPM-DPM) mengeluarkan memorandum terkait dengan masalah Ta'aruf. Hingga terbentuknya PJS.
Tak mau diam, BEM pun mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pembubaran DPM, MPM dan Partai Mahasiswa. Lantas, pentingkah pemerintahan mahasiswea itu?
Di sadari atau tidak, Periden Mahasisma menjadi keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi dalam satu lembaga. Apalagi kepemimpinan itu, dapat mengayomi segala bentuk aspirasi mahasiawa. Bukan malah, sekaligus merayakan perbuatan lalim antar Legislatif (DPM,MPM) dan Eksekutif (BEM).
Namun, bila setiap kepengurusan hanya mementingkan pribadi dan golongan tertentu, maka tak layak lagi kepemimpinan berada di tangan Presma. Entahlah [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok PusInfoKomp, 18/12;15.35 wib