Mendukung Resolusi Iran; Indonesia Boneka Amerika
Oleh Ibn Ghifarie
Oleh Ibn Ghifarie
Lagi, pemerintah Indonesia mendapat kecaman dari sebagian umat islam tentang sikap Indonesi yang mendukung resolusi resolusi sanki terhadap Iran. Tak ayal, sejumlah Ulama angkat bicara melalui Tim Pengacara Muslim (TPM), dilaporkan akan segera melakukan gugatan class action terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dianggap telah melanggar hukum yang berlaku.
Rencana class action disampaikan Ketua TPM Muhammad Mahendradatta di Jakarta, Rabu (28/3). Menurut Mahendra, tindakan SBY yang tiba-tiba berbalik mendukung Resolusi DK PBB, telah mengecewakan sejumlah ulama. TPM berharap Presiden SBY dapat bersikap lebih bijaksana menanggapi sanksi untuk Iran. Menurut dia, Presiden seharusnya bisa bersikap netral atau lebih bagusnya menolak sanksi tersebut. (Metro 29/03)
Ditengah-tengat krisis kepercayaan dan kemerosotan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus anjlok. Bila pada awal jabatannya, tiga tahun lalu, popularitas SBY 80% dan Kalla 77%, sekarang sudah merosot di bawah 50%.
Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 17-24 Maret 2007 di 33 provinsi dengan responden 1.238 orang menghasilkan angka seperti itu. Popularitas SBY merosot ke posisi 49,7%, sedangkan Jusuf Kalla tinggal 46,9%.
Memang harus diakui melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurut Syaiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI menunjuk situasi perekonomian yang tidak kunjung membaik--bahkan dalam beberapa hal memburuk--adalah penyebab utama kemerosotan popularitas duet SBY-JK. Untuk mereka yang percaya pada survei, popularitas di bawah 50% adalah situasi yang membahayakan. (Editorial, 28/03)
Pihak penguasa masih sempat-sempatnya menyuarakan sikap politik luar negeri Indonesia dengan lantang yang mendukung negara Adidaya. Sudah tentu, pasti akan menuai protes. Jangankan rakyat jelata yang tak tau menahu persoalan itu, perwakilan dewan saja mengutuk keras tindakan ganjil tersebut. Salah satunya, anggota komisi 1 dari F-PAN Abdillah Toha. Menurutnya, sikap Indonesia yang mendukung resolusi sanksi terhadap Iran, akan mendpat blunder politik luar negeri Indonesia kedepan.
`Ini blunder karena tidak mencerminkan masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam kebijakan luar negeri seakan berjalan tanpa rakyat,` tegasnya dalam rapat kerja denagn komisi 1 DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis (29/03).
Bagi Permadi dari F-PDIP menyatakan keputusan mendukung resolusi PBB terhadap Iran itu memperlihatkan bahwa pemerintah saat ini menjadi boneka Amerika Serikat.
`Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB adalah untuk memperjuangkan hak dan asfirasi rakyat indonesia, bukan menjadi alat Amerika,` tandas parmadi (Medai Indonesia, 29/03)
Hal senada pun dilontarkan Amin Rais, mantan Ketua MPR. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip politik Indonesia yang bebas dan aktif. Amien menilai, koputusan itu sebagai bukti nyata ketakutan pemerintah terhadap negeri adidaya Amerika Serikat.
"Ya, sebuah negara yang ternyata tidak mampu menyetir kebutuhan negerinya, bebas dan aktif. Artinya, bebas di bawah bayang-bayang Amerika dan aktif di bayang-bayang Washington. Jadi sama saja. Ketakutan. Tapi, ini tidak aneh," jelas Amien kepada wartawan seusai menghadiri penerbitan sebuah buku di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).
Lebih jauh Ia menilai, dalam kasus nuklir Iran, Indonesia tidak konsisten menerapkan prinsip bebas aktif karena terpengaruh pada Amerika Serikat. Seharusnya sebagai sesama negara ketiga, Indonesia mesti berpihak pada Iran. (Metro, 28/03)
Sekali lagi, Indonesia telah menjadi boneka negara Paman Sam. Yakni dengan ikut mendukung resolusi PBB terhadap Iran tersebut.
Dengan demikian, inilah pintu awal pudar sealigus berakhirnya pemerintahan SBY-JK. Tinggal menunggu waktu dan ajal menjemput para penguasa lalim tersebut. [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok Sekre Kere, 29/03;23.48 wib