Pengadaan Laptop; Akal-Akalan DPR
Oleh Ibn Ghifarie
Oleh Ibn Ghifarie
Meski pengadaan 550 laptop senilai Rp 21 juta per unit bagi anggota DPR tak berbanding lurus dengan keinginan perwakilan rakyat. Malahan mendapatkan cacian, makian dari sejumlah masyarakat. Akhirnya keputusan tak berpihak pada dewan pun harus diterimanya. Ketidak bersahabat itu diputuskan dalam Rapim darurat DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, juga dihadiri oleh pimpinan fraksi-fraksi. Pasalnya, biar bagaimanapun penilaian miring kerap mengemuka. Tentunya pengadaan laptop itu tidak tepat, bila dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja anggota DPR. Maka wajar bila masyarakat mempertanyakan sekaligus menghujat pengadaan barang mewah tersebut.
Lebih parah lagi, pengadaan komputer ringan itu, negara melalui alokasi APBN 2007 mesti menganggarkan dananya sekira dari Rp 12 miliar lebih. Sungguh dana yang melambung tinggai. Apalagi untuk ukuran pembangunan pasca multi bencana yang semakin seretnya dan tak tau dimana rimbanya.
Sudah berulang kali angka-angka kemiskinan yang kian menjulang dipublikasikan. Versi Bank Dunia, misalnya, menyebutkan pada 2006 tercatat 109 juta penduduk miskin Indonesia.
Pertanyaan berikutnya, benarkan dengan dibatalkanya alokasi dana buat pengadaan Laptop itu dipergunakan sebaik mungkin untuk rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan fisik pasca musibah. Pasalnya, masih amat banyak rakyat yang tak punya tempat tinggal dan hidup di daerah-daerah kumuh. Banyak anak yang mengalami gizi buruk dan tak bisa mengenyam bangku pendidikan apalagi.
Nyatanya tidak. Malah seperti dilansir Pikiran Rakyat, (29/03) dana itu akan dikembalikan ke Departemen Keuangan dengan jumlah yang sudah berkurang, kabarnya pulus itu tetap akan dialokasikan untuk peningkatan kinerja anggota DPR. Seperti dituturkan Agung Laksono, dana Rp 12,1 miliar tetap ada, makanya pihak DPR pun segera mengundang fraksi-fraksi untuk membicarakan alokasi anggaran itu nantinya. Hingga celotehan Si Kabayan (PR,29/03) menyindirnya dengan nada `Laptop untuk anggota DPR resmi dibatalkan. Uangnya sih enggak batal kan?`
Ironis memang. Para wakil rakyat punya logika sendiri dalam menyikapi kemiskinan dan keterbelakngan bangsa. Rencana satu kandas, maka tanpa restu rakyat pula keinginan yang lain terus menyusul sekaligus menuntut pelaksaannya. Begitupun dengan pengadaan laptop.
Inilah wajah DPR. Pengadaan laptop hanya sebuah akal-akalan bulus dan rekayasa wakil rakyat semata. Intinya, tak lain guna mempercepat penurunan anggaran dana dari keuangan negara yang dialokasikan untuk anggota DPR. Cuma itu saja. [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok Sekre Kere, 29/03;09.35 wib