Reshuffle; Solusi Atau Basa-Basi
Oleh Ibn Ghifarie
Oleh Ibn Ghifarie
Wacana reshuffle kabinet Indonesia Bersatu ramai dibicirakan. Meski bukan kali pertama perombakan kabinet itu, melainkan kali kedua, setelah masuknya Boediono sebagai menko perekonomian (2005) tak begitu membuahkan hasil memuaskan. Berdasarkan data dari Indef (Institute for Development of Economic and Finance) target pertumbuhan ekonomi tidak terpenuhi dari yang seharusnya 6,2% hanya bisa dicapai 5,5%.
Di lain sisi realisasi investasi malah anjlok sebesar 32%. Bahkan di bidang kesejahteraan rakyat (kesra), naiknya Aburizal Bakrie menggantikan Bachtiar Chamsyah malah menimbulkan permasalahan serius menyangkut luapan lumpur Lapindo. Belum lagi penanganan bencana alam lain yang sudah menjadi langganan bagi sebagian wilayah.
Begitupun dengan kebijakan menteri di bidang transportasi, Hatta Rajasa yang tidak tegas dan tidak antisipatif terhadap setiap musibah kecelakaan baik celakaan pesawat udara maupun kapal laut. (Seputar Indonesia, 4/05)
Kini, reshuffle jilid II kian marak diperbincangkan. Soal ketidak mampuan bekerja, efektivitas kabinet, terganggu kesehatanya sampai dugaan terlibat suatu kasus tertentu pula menjadi dalih memperbaiki kondisi bangsa. Para menteri dalam tim koordinasi ekonomi, transportasi, dan aset kenegaraan pun yang paling banyak menjadi sorot publik. Pasalnya, mereka dinilai masyarakat telah gagal mengemban amanat tersebut.
Sejatinya kehadiran Presiden beserta jajaranya harus memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang tak henti-hentinya terus dilanda pelbagai bencana; banjir dan gempa, kekeringan, anjloknya kereta api, tergelincirnya kapal terbang, tenggelamnya perahu air, letusan gunung merapi. Seolah-olah kita enggal terlepas dari musibah yang tak kunjung usai tersebut.
Tak ayal, Rencana Presiden melakukan reshuffle kabinet justru menuai pelbagai kecaman. Pro-kontra pun tak terelakan lagi. Salah satunya, ditentang partai PPP (Partai Persatuan Pembangungan). Partai berlambang kabah itu, mendesak Presiden cukup meningkatkan koordinasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy. Menurutnya, perombakan kabinet sudah kehilangan momentum. Bahkan apabila dilakukan justru tidak akan efektif karena menteri baru harus melakukan adaptasi lagi dalam membenahi kinerja departemen yang dipimpinnya.
"Resuffle kabinet akan sia-sia. Sudah tidak perlu lagi, karena masa bakti kabinet tinggal dua tahun lagi. Kalau ada pergantian menteri, bisa tidak efektif, sebab menteri baru harus melakukan adaptasi," jelasnya. (Media Indonesia, 20/04)
Mencermati upaya penanggulang bangsa ke arah yang lebih baik itu tak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan perombakan kabinet—yang akan diumumkan beberapa hari lagi, malah dianggap sebagian kelompok tertentu merupakan buah dari adanya penekanan dari pertai tertentu atas kinerja presiden yang dinilai telah gagal sekaligus manuver politik dari golongan oposisi.
Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa reshuffle yang akan ia umumkan tidak semata-mata menteri tersebut mempunyai kinerja yang buruk. "Ini demi efektivitas kabinet yang harus bekerja 2,5 tahun lagi," ujarnya. Namun ia mengakui bahwa ada satu atau dua menteri yang kinerjanya harus ditingkatkan.
Mengenai kondisi kesehatan para menteri, Presiden mengatakan ia telah memerintahkan pemeriksaan kesehatan kepada tim dokter kepresidenan. "Hasilnya sudah saya terima Subuh tadi," ujarnya. Menurut Presiden, sepanjang hasil pemeriksaan menyatakan menteri tersebut baik-baik saja, tidak ada alasan untuk menganggapnya tidak mampu bekerja secara fisik. (www.mertotvnews.com, 04/05)
Semoga dengan adanya reshuffle jilid II ini dapat meningkatkan kinerja kabinet. Seperti yang diharapkan oleh Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI, reshuffle mendatang merupakan kesempatan terakhir. Karena itu, reshuffle harus menghadirkan kondisi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja kabinet dari keterpurukan.
Tentunya, kekompakan presiden, wakil presiden beserta dukungan birokrasi menjadi modal utama sekaligus barometer dalam menentukan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Kendati, keterlibatan masyrakya pul tak bisa dinafikan guna membangun indonesia damai dan utuh.
Thus, Reshuffle segera dilakukan dan haruslah menjadi solusi arif dalam mengurai keterpurakan bangsa ini. Bukan malah menjadi basa-basi semata. Apalagi hanya isapan jempol semata. Pasalnya, Presiden telah berjanji setiap tahun harus mengevaluasi para menteri. Nah, kini kita tunggu keputusan Presiden. Apakah benar-benar membuat solusi atau basa-basi? [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok Sekre Kere, 05/05;01.23 wib